PARIGI MOUTONG, MEDIAPARIMO.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Parigi Moutong telah membentuk Tim Percepatan Pembentukan MPP. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, seperti komputer, printer, dan kursi layanan.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Parigi Moutong, Jemmi Hariyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengidentifikasi aset milik pemerintah daerah yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan gedung MPP.
Tahapan selanjutnya meliputi penetapan lokasi, penyusunan kajian kelayakan, perencanaan teknis dan anggaran, serta koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan penyelenggara layanan lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien.
Percepatan pembentukan MPP di Kabupaten Parigi Moutong juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sembilan program kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah.
Melalui integrasi layanan pertanahan ke dalam MPP, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terpadu. Integrasi ini juga diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.
Dengan berbagai tahapan persiapan yang sedang dilakukan, pembentukan MPP diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
